Informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik

Jenis-jenis informasi yang wajib tersedia atau dapat diakses oleh publik meliputi :

a. Umum

Daftar Informasi Publik (DIP), sekurang-kurangnya memuat :

• Nomor;
• Ringkasan Isi Informasi;
• Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasI;
• Penanggungjawab pembuatan atau penertiban informasi;
• Waktu dan tempat pembuatan informasi;
• Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik);
• Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

b. Informasi tentang Perkara dan Persidangan :

• Seluruh Putusan dan Penetepan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi);
• Buku register Perkara;
• Data statistik perkara;
• Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
• Laporan penggunaan biaya perkara.

c. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan :

• Statistik pelanggaran Hakim / Pegawai;
• Statistik penjatuhan hukuman disiplin;
• Inisial nama Hakim / Pegawai yang dijatuhi hukuman;
• Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

d. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian :

• Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung;
• Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung;
• Hasil penelitian yang dilakukan.

e. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan :

• Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan;
• Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan;
• Profil Hakim dan Pegawai (Nama, riwayat pekerjaan / pendidikan dll);
• Data statistik kepegawaian;
• Anggaran Pengadilan dan laporan keuangannya;
• Surat menyurat pimpinan/pejabat Pengadilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.

f. Informasi Lain :

• Calon Hakim/Pegawai dapat meminta informasi hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi penerimaan Hakim/Pegawai;
• Pihak berperkara/kuasanya dapat meminta informasi Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang diajukan dalam sidang;
• Informasi lain yang dinyatakan terbuka dalam putusan Komisi Informasi atau putusan Pengadilan yang telah inkrach.