Pos Pelayanan Hukum

Pos Pelayanan Hukum (Posyakum) merupakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2010 yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum, dan Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Sampai saat ini Pengadilan Agama Sanggau belum pernah mendapatkan dana (pagu) untuk menerapkan ketentuan yang ada.

pos1 pos2 pos3

LAMPIRAN PERATURAN POS BANTUAN HUKUM

1. SEMA No 10 Tahun 2010 Juklak

2. SEMA No 10 2010 Pedoman Bantuan Hukum

3. Perma Nomor 01 Tahun 2014