Mahkamah Agung Luncurkan dan Resmikan Proyek Sustain

MAHKAMAH AGUNG LUNCURKAN DAN RESMIKAN PROYEK SUSTAIN

Jakarta, 24 November 2015 – Mahkamah Agung RI menyambut dukungan baru dari masyarakat internasional untuk berkontribusi pada reformasi berkelanjutan dalam mencapai peradilan teladan di Indonesia.

Dukungan yang diberikan oleh Uni Eropa (UE) senilai 10 juta Euro bersama-sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) sebagai mitra pelaksana merupakan proyek reformasi hukum atau disebut Proyek SUSTAIN. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, integritas, akuntabilitas peradilan dan kualitas keadilan layanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali menyampaikan bahwa, “Prioritas ini selaras dengan tujuan dari Cetak Biru Reformasi dan rencana Mahkamah Agung tahun 2010-2035. Secara khusus, penekanan pada peningkatan integritas dan kapasitas teknis seluruh peradilan dan personil pengadilan dikombinasikan dengan dukungan untuk mengembangkan manajemen perkara dan manajemen Sumber Daya Manusia berbasis teknologi akan menjadi tonggak yang signifikan dalam proses reformasi Mahkamah Agung ini. Saat ini kita menitikberatkan pada perbaikan sektor-sektor penting yang belum menjadi fokus seperti pembangunan kapasitas personil Pengadilan Anak, sertifikasi pengadilan perikanan dan lingkungan bagi para hakim, manajemen sumber daya manusia untuk pengadilan serta sistem penelusuran perkara.

Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Bapak Vincent Guérend mengatakan “Bagi Indonesia, untuk mencapai status sebagai kekuatan strategis di kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatkan akses terhadap keadilan bagi seluruh 250 juta penduduknya, harus dilakukan. Proyek SUSTAIN “Mendukung Reformasi untuk Sektor Keadilan” berpartisipasi dalam upaya ini.

“Mendukung Mahkamah Agung membangun integritas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga bukanlah tugas yang mudah. Upaya ini sejalan dengan tujuan Uni Eropa untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila ini tercapai, Indonesia akan menjadi kekuatan strategis yang tak tertandingi di wilayah dengan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang kuat”, lanjut Guérend Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam ini.

Direktur UNDP di Indonesia, Bapak Christophe Bahuet mengatakan bahwa UNDP sangat berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas sektor peradilan, dan sangat menghargai kemitraan dengan Mahkamah Agung dan Uni Eropa. Dalam hal ini, SUSTAIN mewujudkan komitmen UNDP dengan mendukung beberapa isu spesifik yang relevan dengan kebutuhan Indonesia dan komitmen inti UNDP, termasuk di dalamnya isu perlindungan sumber daya alam melalui dukungan terhadap pengadilan perikanan dan pengadilan- khusus lainnya.”

Christophe Bahuet juga menambahkan bahwa proyek ini juga akan mendukung pembentukan lima Pengadilan Anak percontohan dan program sertifikasi bagi para hakim Pengadilan Anak. “Kami yakin bahwa kemitraan antara Mahkamah Agung, Uni Eropa dan UNDP akan membawa hasil yang nyata dalam meningkatkan sistem peradilan Indonesia dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan,” Bahuet menyimpulkan.
Proyek Uni Eropa-UNDP SUSTAIN dimulai awal tahun ini dan akan berakhir pada Juli 2019. Proyek ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan penekanan khusus pada pengadilan percontohan yang meliputi Ambon, Bandung, Bitung, Cibinong, Jayapura, Kabanjahe, Manado, Kupang, Medan, Pontianak, Singkawang dan Sorong. Pelatihan akan diberikan kepada hakim dan personil non-hakim seperti panitera dan juru sita dari empat kamar perdilan; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan Peradilan Militer (humas MA)