Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Provinsi Jayapura

JAYAPURA – HUMAS. Jumat 15 Februari 2019 pukul 16.00 WIT, Bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Jayapura, kunjungan kerja reses masa persidangan III dipimpin oleh ketua Tim Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik, S.H. dan seluruh jajaran Ketua Pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di wilayah Provinsi Jayapura. Berikut ini daftar nama 9 anggota Komisi III DPR RI yang turut hadir dalam kunjungan kerja :

  1. Erma Suryani Ranik, S.H, Ketua Tim/ Fraksi Demokrat
  2. MasintonPasaribu, SH, Anggota/Fraksi Partai PDI Perjuangan
  3. Drs. Wenny Warouw, Anggota/Fraksi Partai Gerinda
  4. Faisal Muharrami Saragih, S.H.,M.H, Anggota/Fraksi Partai Gerinda
  5. Yosef B Badeoda, S.H.,M.H, Anggota/Fraksi Partai Demokrat
  6. H. Muslim Ayub, S.H.,M.H,Anggota/Fraksi Partai PAN
  7. H. Bahrudin Nasori,S.SI, Anggota/Fraksi Partai PKB
  8. Nur Chayati, S.H, Anggota/Fraksi Partai PKB
  9. H. Arsul Sani, S.,M.H, Anggota/Fraksi Partai PKS

      Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI ini ketua tim meminta para Ketua Pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menyampaikan isu dan permasalahan yang dihadapi. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura  Bapak Setyawan Hartono, S.H.,M.H, menyampaikan isu terkait kekurangannya sumber daya manusia, Anggaran pengawasan ke daerah, biaya pemeliharaan gedung  (perlu rehab rumah dinas). Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bapak Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, SH.,M.H menyampaikan Kurangnya anggaran  ke daerah mengingat satker ada 15 satker dalam jajarannya di wilayah Jayapura, Tunjangan kemahalan rendah dan karyawan tidak mendapatkan tunjangan kemahalan tersebut, serta kurangnya SDM. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Bapak Singgih Wahyudi, S.H menyampaikan anggaran biaya keamanan sidang perlu diperhatikan dan perlu koordinasi dengan pihak terkait yang menyangkut Keamanan para Hakim pada saat menjalankan Sidang. Terakhir isu disampaikan oleh dari Kepala Pengadilan Militer III-119  Bapak Letnan Kolonel CHK Puspsyadi, SH mengenai  Gedung Pengadilan Militer yang masih menumpang dan berharap memiliki gedung sendiri, penambahan hakim agar bisa lebih baik dalam melayani masyarakat, Perumahan dinas hakim belum ada, dan Biaya pengiriman berkas perkara yang belum mencukupi karna anggaran yang ada saat ini  12 juta pertahun perlu adanya penambahan.

Menanggapi dan memperhatikan permasalahan – permasalahan yang disampaikan oleh para ketua Pengadilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di wilayah Papua, Papua Barat Ketua Tim Komisi III DPR RI dan para anggota, berjanji akan membawa ke forum rapat di DPRI RI Pusat Jakarta.

Agenda rapat kerja Komisi III DPR RI diakhiri pada pukul 17.30 WIT dengan sesi foto bersama para Ketua Pengadilan pada empat (4) Lingkungan Pengadilan di Provinsi Papua dan bertukar cindera mata.

Leave a Reply