Gubernur Kalimantan Barat Turut Menyaksikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di PTA Pontianak

Pontianak | www.pta-pontianak.go.id

Senin (07/01/2019), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. H. Maslihan Saifurrozzi, SH.,MH mencanangkan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Pencanangan yang disaksikan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH.,M.Hum dan para pimpinan instansi/lembaga yang tergabung dalam Forkopimda serta seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Pontianak bertujuan guna mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menjadi wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Drs. H. Maslihan Saifurrozzi, SH.,MH mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Gubernur Kalimantan Barat beserta Forkopimda sekaligus membubuhkan tandatangannya sebagai saksi pada piagam pencanangan pembangunan zona integritas ini.

Pengadilan Agama selama ini menurut Drs. H. Maslihan Saifurrozzi, SH.,MH masih sering disebut sebagai pengadilan perceraian, padahal masih banyak jenis perkara yang ditangani oleh pengadilan agama. Untuk itu dalam sambutannya Drs. H. Maslihan Saifurrozzi, SH.,MH menceritakan sejarah singkat lahirnya pengadilan agama hingga sekarang berada dibawah naungan Mahkamah Agung RI.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH.,M.Hum mengatakan dirinya selaku pimpinan daerah sangat mengapresiasi dan mendukung pencanangan ini, karena hal itu sejalan dengan program di pemerintahan daerah yang dipimpinnya.

Kunci dalam pelaksanaan program ini adalah inovasi, karena dengan inovasi bisa membuat hal yang dilakukan menjadi lebih mudah, cepat dan transparan. Itu yang beliau lakukan selama 2 periode memimpin Kota Pontianak dan mendapatkan berbagai penghargaan terkait bidang pelayanan dan reformasi birokrasi.

Beliau yakin Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah melaksanakan ini semua cuma aturan saja yang mengharuskan untuk dilakukan pencanangan.

Seusai acara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak diwawancarai oleh awak media yang hadir diacara tersebut. Beliau menjelaskan bahwa selama ini Pengadilan Agama sudah melakukan upaya-upaya dalam menghindari terjadinya praktek korupsi dan pungli. Disebutkan olehnya beberapa program yang telah berjalan di pengadilan agama seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pembayaran Biaya Perkara langsung melalui Bank, pembuatan gugatan/permohonan tidak lagi dibuatkan oleh pengadilan tetapi disediakan Pos Layanan Hukum yang bekerjasama dengan pihak ketiga, Pendaftaran Perkara hingga pemanggilan dilakukan secara online melalui program e-court, pelayanan Pengaduan secara melalui SIWAS MARI.

Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, lanjut Drs. H. Maslihan Saifurrozzi, SH.,MH pihaknya terus akan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan Hakim Tinggi sebagai Hakim Pembina dan Pengawas Daerah. (Roni)